Pentingnya Anggaran Bagi UMKM

UMKM biasanya tersebar hampir di seluruh penjuru nusantara. UMKM ini bisa dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan. Rata-rata, UMKM ini bergerak di bidang ekonomi produktif baik usaha skala mikro maupun usaha kecil.

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2008, usaha mikro mempunyai kriteria kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp300.000.000,- Sedangkan kriteria usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp500.000.000,- Adapun hasil penjualan bisnis usaha kecil setiap tahunnya antara Rp300.000.000,- sampai paling banyak Rp2.500.000.000,-.

Sebagai unit bisnis, UMKM memerlukan adanya perencanaan dan pengendalian laba. Perencanaan dan pengendalian tersebut tertuang pada sebuah mekanisme anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen yang penting.

Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Manajemen UMKM

Sebuah UMKM perlu melakukan sebuah perencanaan. Hal ini agar UMKM mempunyai petunjuk dalam membuat keputusan harian dalam rangka operasional bisnisnya. Sayangnya, perencanaan seringkali ditunda-tunda. Bisa jadi karena tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan. Akhirnya, sebagian besar UMKM langsung masuk pada tahap implementasi bisnisnya. Mereka percaya, kesuksesan akan diperoleh manakala bisnis dijalankan. Memang benar adanya demikian, tetapi harus direncanakan dengan matang agar jalan kesuksesan tidak begitu rumit dan panjang. Dan juga, dengan adanya perencanaan, risiko kegagalan dapat diminimalisir.

Perencanaan sebuah UMKM meliputi beberapa tahap. Pertama, penetapan tujuan didirikannya UMKM tersebut beserta bagaimana cara mencapainya. Pernyataan tujuan biasanya menggambarkan visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar perusahaan. Dalam aplikasinya, tujuan sebuah UMKM harus bisa dihubungkan dengan produk, pertumbuhan yang diharapkan, harapan ekonomis, sikap dan hubungan antar karyawan, tanggung jawab pemilik, dan tanggung jawab sosial.

Setelah menetapkan tujuan, tahap kedua dari proses perencanaan ialah menetapkan sasaran. Sasaran bisnis sebuah UMKM harus digambarkan secara garis besar. Misalnya sasaran yang ingin dicapai adalah produk UMKM menjadi leader di wilayah setempat.

Tahap selanjutnya, UMKM perlu merumuskan strategi. Strategi ini berguna untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran UMKM. Contohnya strategi mewujudkan biaya total yang rendah sehingga daya saing tinggi pada produk sejenis. Dengan cara ini, bukan mustahil jika produk UMKM dapat menjadi leader di wilayahnya.

Tahap keempat dalam perencanaan adalah perencanaan laba. Tahap ini memerlukan tindakan yang rinci agar manajemen UMKM mampu mengoperasionalkan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan ke dalam sebuah rencana laba. Rencana laba meliputi rencana jangka panjang (rencana laba strategis) dan rencana jangka pendek (rencana laba taktis).

Anggaran Sebagai Alat Pengorganisasian dan Pengarahan UMKM

UMKM merupakan unit bisnis yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal ini agar segala pelaksanaannya bisa sejalan dengan dalam mencapai tujuan laba. Program anggaran juga harus berdasar pada struktur organisasi UMKM yang tepat dengan garis pemisah wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi dan pendelegasian wewenang sangat berguna untuk membuat kerangka yang dapat mengkoordinasikan secara efektif dan berkesinambungan bagi pencapaian tujuan UMKM.

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Fungsi utama atas pengendalian UMKM ialah untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, rencana laba, dan standar yang ditetapkan oleh UMKM. Umumnya, UMKM memiliki unsur pengendalian yang berupa laporan keuangan, laporan kinerja, observasi langsung, memo tertulis, ekspresi lisan, kebijakan serta prosedur UMKM.

Sumber:

-Undang-undang No,20 tahun 2008

-Gunawan Adisaputro dan Yunita Anggarini (2017), Anggaran Bisnis. Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.